Rekontruksi Pergerakan Per(empu)an Indonesia

Dalam perjalanan sejarah, wanita pernah menjadi aktor yang vokal ditengah

gelanggang politik dan sekaligus menjadi ibu dan istri yang “baik” selama

perjuangan anti kolonial. Dua peranan ini dapat berpadu dalam praktiknya, karena

wanita harus memainkan peranan politik justru agar supaya menjadi ibu yang baik

(dari rakyat dan bangsa Indonesia), dan istri yang baik (sebagai pembantu laki-


laki dalam perjuangannya). Hubungan politik antara wanita dan laki-laki menjadi

berubah secara mendasar ketika Indonesia telah merdeka. Hal itu antara lain

karena tidak adanya lagi musuh bersama, sehingga laki-laki cenderung mengklaim

bidang politik sebagai bidang mereka sendiri, dan wanita lebih diposisikan untuk

berperan di bidang sosial.Berikut ini akan dibahas perkembangan pergerakan

wanita di Indonesia, terutama peranan politik mereka dalam menghadapi kekuatan

kolonial dan menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai negara

merdeka:

Dalam sejarah Indonesia, perjuangan wanita sudah muncul sejak abad ke –


19, seiring dengan berkembangnya gerakan-gerakan politik masyarakat dalam

menghadapi kekangan kolonial. Sebut saja dalam gerakan itu seperti Christina

Martha Tiahahu dari Maluku pada tahun 1817-1819; Nyi Ageng Serang dari Jawa

Tengah pada sekitar pertengahan abad XIX; Cut Nyak Dien dan Cut Meutia di

dalam perang Aceh tahun 1873-1904; dan juga RA Kartini tahun 1879-1904;

Dewi Sartika 1884-1947; Maria Walenda Maramis tahun 1872-1924, Nyi Ahmad

Dahlan tahun 1872-1936, Rasuna Said 1901-1965.

RA. Kartini umumnya disebut-sebut sebagai salah seorang di antara tokoh-

tokoh terkemuka wanita feminis dari zamannya, dan ia memang tokoh feminis

dari masa awal yang paling terkenal. Kartini (1879-1904) adalah anak kedua

(wanita) dari Bupati Jepara, sebuah daerah di pantai utara Jawa. Ayahnya seorang

yang berpikiran maju, karenanya mengizinkan anak-anak wanitanya mengikuti

pendidikan sekolah dasar bersama-sama dengan kakak-kakak mereka. Suatu hal

yang luar biasa untuk zaman itu. Walaupun Kartini sangat ingin meneruskan

sekolahnya sesudah memasuki masa remajanya, seperti halnya kakak-kakaknya,


yang salah seorang di antaranya bahkan belajar di Universitas Leiden, Negeri

Belanda, ia justru dimasukkan ke pingitan “kurungan emas,” demikian ia

menyebut istana ayahnya di dalam salah satu suratnya. Begitulah adat-istiadat

bagi gadis-gadis bangsawan zaman itu. Di dalam pingitan itu, sambil menunggu

saat dikawinkan dengan laki-laki yang mungkin belum pernah dilihat

sebelumnya.Kartini memulai surat-menyuratnya yang luar biasa dengan beberapa

tokoh, termasuk seorang feminis Belanda yaitu Stella Zeehandelaar. Di dalam

surat-suratnya ini yang sering merupakan luapan amarah terhadap segala keadaan

yang mengungkung kebebasan geraknya, dan yang menghalangi dirinya dari

perjuangan sepenuhnya untuk kepentingan dan emansipasi rakyat Jawa pada

umumnya, dan wanita Jawa pada khususnya. Bahkan dari surat-suratnya dapat

diketahui bahwa ia pernah berangan-angan untuk tidak kawin, mandiri, dan ingin


meruntuhkan tembok feodalisme. Ia merumuskan gagasan-gagasannya, yang

unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut: ia memandang pendidikan bagi

kaum wanita sebagai salah satu syarat penting untuk memajukan rakyatnya.

Dalam pandangannya, ibu yang terpelajar bisa diharapkan kemampuannya dalam

mendidik anak-anak lebih baik, tidak hanya wanita kalangan miskin, wanita

kalangan atas pun harus diberi kesempatan menjadi pencari nafkah sendiri, dan


mencari pekerjaan yang cocok bagi mereka, misalnya menjadi perawat, bidan, dan guru. Poligami harus dihapuskan karena merendahkan martabat kaum wanita.

Buah pikiran Kartini sangat terkenal juga di luar negeri. “Van Duisternis tot

Licht” (Habis Gelap terbitlah Terang) memuat surat-surat Kartini yang berisi cita-

citanya untuk kemajuan dan memajukan kaumnya. Kartini berpendapat bahwa

untuk mengatasi keterbelakangan kaum wanita terutama ialah melalui jalur

pendidikan, karena hal itu memungkinkan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan


adanya ketimpangan-ketimpangan, keterbelakangan, ketidakadilan dan

penghisapan. Pendidikan yang diberikan kepada kaum wanita pada waktu itu

cukup pengetahuan dasar berhitung, baca-tulis, ketrampilan kerumahtanggaan dan

pendidikan guru. Pendidikan bagi pribumi mengakibatkan terbukanya fikiran dan

wawasan yang menumbuhkan kesadaran untuk makin maju, dan dengan demikian

mendorong untuk bergerak berjuang demi kemajuan kaum dan bangsanya.


Kartini bukanlah satu-satunya wanita yang berjuang untuk pendidikan

kaum wanita pada zamannya. Beberapa butir dari cita-cita wanita yang dinamis,

dan dalam banyak hal juga berjiwa pemberontak ini, diikuti oleh tokoh-tokoh

wanita lainnya, terutama cita-citanya tentang pendidikan bagi kaum wanita.

Di Jawa Barat, Dewi Sartika menyebarkan pandangan yang sama, dan di daerah

Minangkabau, Sumatra Barat, Rohana Kudus berbuat serupa pula. Meskipun

demikian Kartini yang menjadi simbol gerakan wanita Indonesia. Bahkan dapat

dikatakan bahwa Kartini merupakan tokoh perintis pergerakan nasional. Dapat

dilihat dalam banyak suratnya kepada para sahabatnya, ia berkali-kali mengajak

. seluruh bangsa bumiputera untuk bangun dan memasuki “jaman baru”. Oleh

karena itu tidak mengherankan jika hari lahirnya, 21 April, selalu dirayakan oleh

organisasi-organisasi wanita dewasa ini. Adanya kaum wanita di sekolah-sekolah,

universitas-universitas, atau angkatan bersenjata, biasanya disebut-sebut sebagai


bukti tentang taraf emansipasi yang telah dicapai oleh wanita Indonesia. Pada

tahun 1964 Kartini dinyatakan sebagai “Pahlawan Nasional”. Dalam

kenyataannya kepahlawanan Kartini tersebut juga diakui oleh bangsa-bangsa

lain.Para tokoh Perintis gerakan wanita belum mempunyai perkumpulan atau

organisasi wanita, dengan kata lain berjuang orang perorangan; tetapi dalam

kenyataan bahwa mereka mengangkat senjata bahu membahu dengan kaum laki-

laki melawan penjajah Belanda, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka merupakan

sumber inspirasi bagi generasi wanita berikutnya untuk berjuang melawan

penindasan dan ketidakadilan. Juga para tokoh Perintis dalam masa sesudah


diterapkannya Politik etis Belanda di Indonesia, memberikan teladan dan

dorongan kepada kaumnya untuk meneruskan jejak langkah mereka. Mereka

berjuang untuk emansipasi dan partisipasi untuk membangun kemandirian

kaumnya, kemajuan bangsa dan kemerdekaan tanah airnya.

Unsur lain gerakan wanita Indonesia yang sedang tumbuh ialah hasrat

untuk “emansipasi nasional.” Dalam pada itu pengaruh warisan cita-cita Kartini

untuk emansipasi wanita berkumandang menembus batas-batas kamar

pingitannya, dan perhatian kaumnya pada periode kebangkitan dan kesadaran

nasional ini mulai juga untuk meningkatkan perjuangan wanita.


Pada tahun 1912 muncul organisasi wanita yang pertama di Jakarta “Putri

Mardika” atas bantuan Budi Utomo. Kemudian di Jawa Tengah seperti

“Pawiyatan Wanito” di Magelang yang berdiri tahun 1915, “Wanito Hadi” di

Jepara tahun 1915, “Purborini” di Tegal tahun 1917, “Wanito Susilo” di Pemalang

tahun 1918, “Darmo Laksmi” di Salatiga, “Karti Woro” dan “Budi Wanito” di

Solo, “Wanito Kencono” di Banjarnegara, “Panti Krido Wanito” di Pekalongan,

dan “Kesumo Rini” di Kudus. Selain itu juga berdiri organisasi “Wanito Rukun


Santoso” di Malang, “Putri Budi Sejati” di Surabaya tahun 1919, “Wanito Mulyo”

di Yogyakarta tahun 1920, “Wanito Utomo” di Yogyakarta tahun 1921, “Wanita

Taman Siswa” tahun 1922, “Aisyiyah” di Yogyakarta tahun 1917, “Wanita

Katholik” di Yogyakarta tahun 1924, “Jong Islamiten Bond Dames Afdeeling” di

Jakarta tahun 1925. Di pulau Sumatera berdiri organisasi pergerakan wanita antara lain “KAS”

(Kerajinan Amai Setia) yang didirikan tahun 1914, “keutamaan Istri” di Medan,

“Istri Sumatera”, “PARMI” (Partai Muslimin Indonesia) Bagian Istri, “Persatuan

Istri Andalas”, dan sebagainya. Di Sulawesi berdiri organisasi-organisasi wanita

antara lain “PIKAT” (Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya) di Menado


tahun 1917, “Sarekat Rukun Istri” di Makasar, dan sebagainya. Di Kalimantan berdiri organisasi “Wanito Kencono”. Di Bali berdiri organisasi “Perukunan Istri

Den Pasar”.Kesemuanya, baik organisasi-organisasi bagian wanita dari organisasi

partai umum, maupun organisasi-organisasi lokal kesukuan/kedaerahan bertujuan

menggalakkan pendidikan dan pengajaran bagi wanita, dan perbaikan kedudukan

sosial dalam perkawinan dan keluarga serta meningkatkan kecakapan sebagai ibu

dan pemegang rumahtangga. Gerak kemajuan pada tahun-tahun sebelum 1920

dapat dikatakan lamban. Sebab-sebabnya ialah sangat kurangnya sekolah-sekolah

untuk wanita pribumi, lagi pula kadang-kadang juga tiadanya izin dari orang tua

(dikalangan atas) atau diperlukan tenaga mereka untuk membantu orang tua


(dikalangan bawah). Disamping itu adat dan tradisi sangat menghambat kemajuan

wanita.

Sesudah tahun 1920 jumlah organisasi wanita bertambah banyak.

Kesediaan mereka untuk terlibat dalam kegiatan organisasi makin meningkat dan

kecakapan berorganisasipun bertambah maju. Hal ini disebabkan karena

kesempatan belajar makin meluas dan berkembang ke lapisan bawah. Dengan

demikian jumlah wanita yang mampu bergerak di bidang sosial politik juga


bertambah luas dan tidak lagi terbatas kepada lapisan atas saja. Oleh sebab

semuanya itu, maka sesudah tahun 1920 dapat dilihat jumlah perkumpulan wanita

bertambah banyak sekali, bahkan organisasi-organisasi sosial politik seperti

P.K.I., S.I., Muhammadiyah dan Sarekat Ambon mempunyai bagian wanita.

Bagian wanita tersebut dalam penyebaran cita-cita tentu saja mempertinggi hal-

Kemajuan gerakan wanita sesudah tahun 1920, terlihat juga dengan makin

banyaknya perkumpulan-perkumpulan wanita kecil-kecil yang berdiri sendiri.

Hampir di semua tempat terutama kota-kota terdapat perkumpulan wanita. Seperti

pada masa sebelum 1920, perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai tujuan yang


sama, ialah untuk belajar masalah kepandaian putri yang khusus dan berperan

dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Menjelang tahun 1928, organisasi wanita berkembang lebih pesat. Sikap

yang dinyatakan oleh organisasi-organisasi wanita pada waktu itu, umumnya lebih

tegas, berani dan terbuka. Perkembangan kearah politik makin tampak, terutama

yang menjadi bagian dari S.I. (Sarekat- Islam), P.K.I. (Partai Komunis Indonesia),

P.N.I. (Partai Nasional Indonesia) dan PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia).


Walaupun masing-masing organisasi yang bersifat kedaerahan dan

keagamaan ini mempunyai masalah dan kegiatan sendiri-sendiri, juga ada

beberapa kesamaan kepentingan yang didukung kebanyakan organisasi. Peranan

seorang istri dan ibu “yang baik” sangat diutamakan, dan agar bisa mengemban

tugasnya dengan baik kaum wanita dianjurkan untuk memperoleh pendidikan

yang baik, dan mempelajari keterampilan yang sangat diperlukan seperti menjahit

pakaian dan mengasuh anak. Akan tetapi organisasi-organisasi wanita Kristen dan

“non-agama” di satu pihak, dan organisasi-organisasi wanita Islam di pihak lain,

dipisahkan sangat dalam dan menentukan oleh masalah sentral: poligami.


Organisasi wanita Kristen dan non-agama memandang poligami sebagai

penghinaan terhadap kaum wanita yang tidak bisa dimaafkan, dan justru karena

itulah mereka aktif berjuang melawannya, sementara organisasi-organisasi wanita

Islam hanya menginginkan perbaikan kondisi di dalam poligami, bukan

menghapuskan lembaga poligami itu sendiri.

Upaya-upaya untuk menyatukan

gerakan wanita pun dilakukan dan hal itu antara lain tercermin dari adanya

penyelenggaraan musyawarah, kongres, dan lain-lain.

Priya Purnama